Dalam sebuah pernyataan tertanggal 20, Kementerian Luar Negeri Korea Utara merujuk kepada Dewan Keamanan PBB dan mengatakan, ``Fakta bahwa hak kedaulatan Republik Demokratik Rakyat Korea diangkat sebagai sebuah isu dan diajukan untuk didiskusikan adalah hal itu sendiri.
“Ini sangat disesalkan dan kami mengutuk keras hal ini,” Kantor Berita Pusat Korea milik pemerintah Korea Utara melaporkan pada tanggal 21. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membahas “Non-proliferasi dan Korea Utara” pada tanggal 18 bulan ini (waktu setempat).
Konsultasi informal diadakan mengenai masalah ini. Selama pembicaraan, dikatakan bahwa isu umum mengenai provokasi yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini dibahas.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan, ``Uji peluncuran rudal hipersonik merupakan ancaman bagi negara-negara tetangga.''
Meskipun hal ini tidak menimbulkan ancaman, Amerika Serikat telah membawa hal ini ke Dewan Keamanan sebagai bahan diskusi.” Ia melanjutkan, ``Amerika Serikat tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga berencana mengerahkan kelompok penyerang kapal induk bertenaga nuklir ke perairan sekitar Semenanjung Korea.
“Dia memerintahkan mereka untuk kembali ke daerah tersebut dan melakukan latihan militer gabungan yang provokatif dan mengancam dengan para pengikut mereka.” ``Jika Dewan Keamanan dengan tulus merasa bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas internasional, maka Dewan Keamanan harus melakukan hal tersebut
“Provokasi militer yang disengaja dan direncanakan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang mendorong lingkungan stabilitas regional ke jurang konflik, harus dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.
2024/01/22 07:27 KST
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 96