Kelompok itu juga mengatakan bahwa perintah itu diberikan oleh Presiden Lee Jae-myung dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan alasan untuk pemakzulan.
Dalam sambutan pembukaannya pada rapat Komite Tertinggi yang diadakan di Seoul, ia berkata, "Dalam kasus penipuan pembangunan terbesar sejak Dangun (dewa pendiri Korea), pembebasan sebagian dilakukan, dan ditemukan 400.000.000 won (sekitar 82 miliar yen) penipuan pembangunan."
Meskipun ada klaim palsu bahwa jumlahnya 100 juta won (sekitar 4,2 juta yen), Kementerian Kehakiman dan Kejaksaan Agung turun tangan dan menghentikan banding dalam kasus Daejang-dong," ujarnya, seraya menambahkan, "Cahaya keadilan di Republik Korea telah padam, dan demokrasi telah lenyap dalam kegelapan.
Chang berkata, "740 miliar won dimasukkan ke kantong organisasi Daejang-dong untuk tetap diam, dan permohonan banding dibatalkan sebesar 740 miliar won."
"Ini adalah tekanan ekstra-investigasi dan ekstra-yudisial terburuk sejak kasus Dangun. Ini jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan dasar untuk pemakzulan," ujarnya. Chang juga mengatakan bahwa investigasi nasional dan investigasi jaksa khusus akan dilakukan terhadap kasus ini.
Ia menambahkan, "Presiden Lee mengkritik banding jaksa penuntut pada rapat Kabinet tanggal 30 Oktober karena sebelumnya ia telah memerintahkan pembatalan banding, dan Menteri Kehakiman Jeong Seong-ho juga memberikan instruksi untuk membatalkan banding."
"Karena Kim Byung-ki, ketua fraksi Partai Demokrat yang berkuasa, telah setuju, kami akan melakukan investigasi nasional dan investigasi oleh jaksa penuntut khusus. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada pemakzulan," ujarnya.
Dia menekankan.
2025/11/10 11:59 KST
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 85
