Park Kyung-mi, juru bicara Partai Demokrat Korea, mengatakan dalam pengarahan tertulis pada hari yang sama, "Kami akan berpartisipasi dalam 'audit nasional untuk tujuan kebijakan', bukan 'audit nasional untuk tujuan politik.'"
"Partai Kekuatan Rakyat yakin bahwa kebijakan Partai Demokrat untuk 'meminimalkan saksi dari dunia bisnis' adalah arahan partai yang terang-terangan dari Presiden Lee Jae-myung," kata Park.
Lanjutnya, “Presiden adalah kepala eksekutif dan penanggung jawab perekonomian nasional. Ia memiliki keprihatinan mendalam terhadap situasi ekonomi saat ini dengan partai yang berkuasa, dan audit Majelis Nasional telah menyimpulkan bahwa perekonomian
"Diskusi tentang meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian merupakan proses yang sangat normal dalam 'konsultasi partai-pemerintah'. Keprihatinan presiden bukanlah 'campur tangan dalam urusan partai', melainkan 'pertimbangan terhadap penghidupan masyarakat'."
"Ketidakmampuan pemerintahan Yoon Seok-yeol, kekacauan akibat perang saudara, dan krisis ekonomi global yang kompleks telah menyebabkan pemecatan para pemimpin bisnis satu demi satu," kata Park.
Apakah menurut Anda pemanggilan mereka ke Majelis Nasional dan pembatasan kegiatan usaha akan membantu perekonomian nasional? Mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini, saya berharap para pengelola usaha tidak dibatasi kegiatannya melalui audit parlemen.
Ia menambahkan, "Keputusan Partai Demokrat untuk meminimalkan jumlah saksi dari kalangan bisnis merupakan perwujudan keinginan mereka untuk menghentikan tindakan keras yang tidak perlu terhadap perusahaan dan untuk melaksanakan 'audit nasional atas urusan sipil'. Partai Kekuatan Rakyat adalah partai pertama yang dipimpin oleh Presiden Yoon Seok-yeol."
"Apakah Lee sudah melupakan sejarah kelam keterlibatannya, bahkan dalam pemilihan pendahuluan partai? Mengubah komunikasi yang sehat tentang penghidupan rakyat menjadi umpan politik adalah standar ganda yang sangat tinggi," ujarnya.
2025/10/14 21:05 KST
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 83