韓国外務省、イラン制裁決議案の安保理採決で「棄権」の理由を明らかに
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menjelaskan alasan abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi sanksi Iran
Pada tanggal 21, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menjelaskan alasan abstainnya dari pemungutan suara Dewan Keamanan PBB mengenai sanksi terhadap Iran sehubungan dengan pengembangan program nuklirnya.
"Kami mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, berdasarkan posisi kami dalam mendukung solusi diplomatik," jelas Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan pada tanggal 19 bulan ini (waktu setempat), Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk melanjutkan pencabutan sanksi terhadap Iran.
Resolusi tersebut ditolak dengan empat negara, termasuk Rusia, Cina, Pakistan, dan Aljazair, memberikan suara mendukung dan sembilan negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, memberikan suara menentangnya.
Akibatnya, sanksi PBB terhadap Iran akan diberlakukan kembali mulai tanggal 28. Korea Selatan, bersama dengan Guyana, abstain. Menurut sumber diplomatik, Korea Selatan abstain dalam pemungutan suara resolusi tersebut karena hubungannya dengan Iran.
Sebelumnya, pada tanggal 19, tepat sebelum pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Cho Hyun mengadakan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi dan mengatakan, "Kami akan menggunakan cara diplomatik untuk menyelesaikan masalah ini."
"Jendela masih terbuka, dan kami berharap semua negara terkait akan melanjutkan upaya mereka untuk menemukan solusi diplomatik melalui dialog dan negosiasi."
Namun, Korea Selatan abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi terhadap program nuklir ilegal Iran.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hal ini dapat menghambat upaya untuk mendorong masyarakat internasional mengambil sikap tegas terhadap masalah nuklir Korea Utara.
Korea Selatan telah menyetujui prosedur pemulihan sanksi yang ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan (2231) terkait perjanjian nuklir Iran.
Berdasarkan hal ini, Korea Selatan mengajukan rancangan resolusi sebagai ketua Dewan Keamanan bulan ini, dan pemungutan suara pun telah dilakukan. Hal ini juga menunjukkan posisi rumit yang diambil Korea Selatan terkait pemungutan suara ini.
2025/09/22 06:35 KST
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 104