Menurut dokumen audit nasional yang diterima anggota parlemen Partai Demokrat Heo Jung-sik dari Kantor Paten Jepang, dari tahun 2020 hingga Agustus tahun ini, total 2,523 paten diajukan oleh mereka yang diduga melakukan preemption merek dagang berbahaya.
Secara tahunan, terdapat 1.207 kasus pada tahun 2020, 1.291 kasus pada tahun 2021, 11 kasus pada tahun 2023, dan 14 kasus pada tahun 2024.
Tujuh puluh tujuh orang diselidiki atas dugaan preemption merek dagang berbahaya yang terakumulasi selama periode ini.
Khususnya, pada tahun 2020, di tengah pandemi virus corona dan tren transformasi digital, 21 orang baru ditetapkan atas dugaan preemption merek dagang berbahaya.
Pada tahun 2021, sebuah perusahaan seni kuku mengajukan pendaftaran merek dagang dan mencabut kata baru “Borahe” yang digunakan oleh “BTS” dan klub penggemarnya “ARMY”
Ini adalah kasus tipikal preemption merek dagang yang berbahaya. “Borahae” adalah kata yang diciptakan oleh V BTS saat fanmeeting grup tersebut pada bulan November 2016.
Penggemar menutupi ARMY BOMB, lampu senter resmi BTS, dengan film ungu, warna simbolis, dan memenuhi tempat pertunjukan dengan warna ungu.
Semuanya bermula ketika V begitu tersentuh hingga dia berkata, ``Aku ingin membeli belanak.'' Saat “Borahe” menjadi terkenal, sebuah perusahaan seni kuku mencoba mengajukan hak merek dagang untuk produk tersebut, namun karena ARMY terus menentangnya, perusahaan tersebut
Permohonan merek dagang ditarik bersamaan dengan permintaan maaf resmi. Bersamaan dengan ini, pada tahun 2019, pihak ketiga mengkomersialkan “PENG SOO”, karakter dari saluran YouTube EBS “Giant Pen TV”.
Saya mengajukan pendaftaran merek dagang, namun ditolak karena alasan seperti pengajuan dengan tujuan negatif. Selain itu, pada tahun 2019, pihak ketiga mengajukan pendaftaran merek dagang untuk “Song Ga In”, nama penyanyi trot terkenal, namun
Permohonan ditolak karena pernyataan orang lain dan kesalahan identifikasi/kebingungan. Anggota Parlemen Heo berkata, ``Pembukaan merek dagang yang berbahaya menyia-nyiakan kekuasaan administratif yang tidak perlu dan melemahkan kewirausahaan kreatif.''
Penting untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pemohon yang berulang kali melakukan tindakan, dan juga mendesak untuk menetapkan tindakan kompensasi dan perlindungan bagi perusahaan dan pelaku bisnis yang mengalami kerugian.''
2024/10/01 16:24 KST
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110