Pada tanggal 2, partai-partai oposisi Korea Selatan secara independen meloloskan ``Undang-Undang Dukungan Semua Warga Negara 250.000 Won (sekitar 27.000 yen)'' (Undang-Undang Tindakan Khusus untuk Memberikan Dukungan Pemulihan Mata Pencaharian Sipil) pada sidang pleno Majelis Nasional.